Rugikan Negara, Proyek 18 Milyar lebih Mandomai - Mentangai Seumur Jagung 

KAPUAS - Paket proyek pekerjaan penanganan long segmen ruas jalan Mandomai-Mantangai yang dikerjakan oleh PT. Palampang Tarung (PT) yang beralamat di Jalan Simpang Merapi, No. 04, RT. 002, RW. XIV Kecamatan Jekan Raya, Pusat Palangka Raya. 

Dengan nilai pagu yang cukup fantastis menelan anggaran biaya sebesar Rp 18.135.998.000, 00 (Delapan Belas Milyar Seratus Tiga puluh Lima Sembilan Ratus Sembilan puluh Delapan Ribu Rupiah).

Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan Jembatan Kretek 2 di Kabupaten Bantul

Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)  Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR PKP) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, tahun anggaran 2023.

Baca juga: Resmi Beroperasi, Bandara Ewer Percepat Mobilitas Masyarakat Papua Selatan

Pekerjaan Long Segmen kurang lebih 3 km menghubungkan kecamatan Mandomai - Mentangai, seumur jagung sudah rusak dengan kondisi jalan saat ini tambal sulam di sepanjang jalan. 

Dan masa saat ini, pekerjaan tersebut masih ada pihak yang belum diketahui siapa kontraktor pelaksanan nya, mengerjakan pekerjaan pada masa pemeliharaan.

Baca juga: Hendri Kampai: Jalan Berbayar, Antara Laba Swasta dan Beban Rakyat

Sumber media ini yang juga aktivis dan warga disekitar jalan tersebut, menyampaikan bahwa kondisi jalan ada yang sedang perbaikan, dan terlihat parah kondisinya.

Baca juga: Pasiter Kodim Abdya Optimis TMMD ke-109 Tercapai Sukses

Ini menurutnya menandakan bahwa kualitas dan mutu pekerjaan yang telah dikerjakan pihak kontraktor PT Palampang Tarung pusat Palangka Raya, patut dipertanyakan akan kualitas seperti yang diharapkan oleh Negara. 

"Bagaimana bisa diterima akal sehat, dana begitu besar dengan kondisi jalan yang disana sini tambal sulam serta kondisi tanah timbunan bahu jalan yang patut dipertanyakan, " kata Arul warga desa Mentangai ini menyampaikan. 

Baca juga: Keren! Logo Baru Ibu Kota Nusantara

Lanjutnya, pihak rekanan/kontraktor dan pihak teknis juga tidak ada memasang plank proyek pekerjaan tersebut, sehingga hal ini sudah melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 tahun 2008, memberikan kewajiban kepada setiap badan publik/usaha untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

"Seperti diketahui biasanya tanah timbunan tersebut di datangkan dari lokasi yang sudah di survei serta sudah di uji kelayakannya untuk digunakan, " sambungnya kembali. 

Pada kesempatan ini, berharap kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) bisa segera turun ke lokasi pekerjaan dan mengusut dugaan yang telah disampaikan oleh salah satu warga tersebut dan menindak tegas pihak-pihak yang berperan aktif dalam proyek jalan long segmen Mandomai-Mentangai. 

Jangan sampai ada tikus-tikus yang mengrogoti keuangan negara dalam pembangunan saat ini, tentulah masyarakat itu sendiri yang akan merasakan dampak akibat perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Sementara itu pihak DPUPR PKP Kabupaten Kapuas, sampai berita ini dinaikan belum bisa secara resmi memberikan keterangan terkait pekerjaan tersebut, dan hanya menyerahkan semua kepada pihak Kontraktor pelaksana. 

Baca juga: Toriq Hidayat Ingatkan Kemenhub Agar Mudik Lebaran 2023 Harus Lebih Lancar dan Terkendali

"Kami sudah berupaya dan kami kembalikan ke pihak Kontraktor pelaksana, bagaimana selanjutnya, " serah oknum dinas ini menyampaikan via telepon seluler. 

Dipihak terpisah, Riduan dari PT Palampang Tarung, kontraktor pelaksana. Dihubungi media ini, hanya bisa menjawab dengan  santai "Kami rapatkan dan konfirmasi selanjutnya akan di infokan, " tulisnya melalui pesan whatsapp ke media ini. 

Hingga berita ini dinaikan, kondisi masa pemeliharaan dari pihak kontraktor masih berjalan dan kondisi jalan terlihat ada yang rusak. 

DPD Lembaga Advokasi Penegakan Hukum Masyarakat (LEMBAPHUM) Kalimantan Tengah, menyingkap proyek tersebut dan keluhan masyarakat setempat. Berharap kembali agar ada ketegasan dari pihak aparat penegak hukum atas proyek tersebut dan bisa memberikan pres rilis atas pengusutan, agar masyarakat umum tahu kejelaaannya proyek tersebut nantinya. 

"Selama ini banyak sudah berkembang mengenai keberadaan proyek ini, dan status proyek tersebut apakah memang ada diusut atau kalau bisa pihak Dinas PUPR Kapuas memberikan statmen, jangan berdiam, " jelas Indra Gunawan, Ketua DPD LEMBAPHUM Kalteng ini menyarankan. 

Baca juga: Rukita: Home That Grows With You, Rumah Berkualitas Bagi 50 juta Generasi Muda Indonesia

Menyingkapi ini semua, diharapkan pihak Kejaksaan Agung, KPK RI, dan Kepolisian bisa segera usut proyek tersebut, untuk menyelamatkan keuangan negara yang diduga bisa disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. (//)